Dilanjutkannya, lolosnya revisi UU MD3 masuk ke dalam Prolegnas yang dianggap menunjukkan bahwa pembentukan legislasi cenderung didasarkan pada kompromi-kompromi politik antar partai yang cenderung transaksional.
"Pembahasan revisi terbatas UU MD3 seolah dilakukan kilat. Padahal, banyak RUU lain yang dianggap lebih penting bagi masyarakat," kata Made Leo di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (22/12)
Selain itu, apabila dilihat dari segi produktivitas, secara kuantitatif mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, DPR menghasilkan 3 RUU dari 40 RUU Prolegnas. Sedangkan tahun 2016, DPR mampu menyelesaikan 10 RUU dari 51 RUU Prolegnas.
"Meski meningkat, namun RUU yang dihasilkan belum mencapai seperempat dari perencanaan," kata Made.
Dirinya berharap, agar ke depannya rangkaian kompromi politik dalam pembahasan UU masih berlanjut. "Maka bersiaplah jika sebagian besar UU yang dihasilkan DPR akan sangat pro kepentingan politik sesaat sekaligus menyingkirkan kepentingan rakyat yang diwakili," tandas Made.
Demikian artikel tentang DPR dinilai kehilangan arah dalam orientasi pembahasan ini dapat kami sampaikan, semoga artikel atau info tentang DPR dinilai kehilangan arah dalam orientasi pembahasan ini, dapat bermanfaat. Jangan lupa dibagikan juga ya! Terima kasih banyak atas kunjungan nya.
